ARCHIPELAGO

Wilayah NKRI

Negara Kesatuan Republik  Indonesia  sebagai  negara  kepulauan  yang  berciri nusantara  mempunyai  kedaulatan  atas  wilayah  serta  memiliki  hak-hak berdaulat  di  luar  wilayah  kedaulatannya  untuk  dikelola  dan  dimanfaatkan sebesar-besarnya  bagi  kemakmuran  rakyat  Indonesia  sebagaimana diamanatkan  dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  25A mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik  Indonesia adalah  sebuah negara  kepulauan  yang  berciri  Nusantara  dengan  wilayah  yang  batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

Bahwa wilayah negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menganut sistem:

a.  Pengaturan  suatu  Pemerintahan  negara  Indonesia  yang  melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;

b.  Pemanfaatan bumi, air, dan udara  serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

c.  Desentralisasi  pemerintahan  kepada  daerah-daerah  besar  dan  kecil  yang bersifat otonom dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

d.  Kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Batas Wilayah NKRI

UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara menyebut batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi:

a.  Di darat berbatas dengan Wilayah Negara Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste;

b.  Di  laut  berbatas  dengan Wilayah  Negara  Malaysia,  Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste; dan

c.  Di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut,  dan  batasnya  dengan  angkasa  luar  ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional.

Batas Wilayah  Negara  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), termasuk  titik-titik  koordinatnya  ditetapkan  berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau trilateral.

Dalam  hal  Wilayah  Negara  tidak  berbatasan  dengan  negara lain,  Indonesia  menetapkan  Batas  Wilayah  Negara  secara unilateral  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  dan hukum internasional.

Batas Wilayah Yurisdiksi

Wilayah  Yurisdiksi  adalah  wilayah  di  luar  Wilayah  Negara yang  terdiri  atas Zona Ekonomi Eksklusif,  Landas Kontinen, dan  Zona  Tambahan  di  mana  negara  memiliki  hak-hak berdaulat  dan  kewenangan  tertentu  lainnya  sebagaimana diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan  hukum internasional.

Pasal 8 UU No 23 tahun 2008 berbunyi:

(1) Wilayah  Yurisdiksi  Indonesia  berbatas  dengan  wilayah yurisdiksi  Australia,  Filipina,  India,  Malaysia,  Papua  Nugini, Palau, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam.

(2) Batas Wilayah Yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk  titik-titik  koordinatnya  ditetapkan  berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau trilateral.

(3) Dalam hal Wilayah Yurisdiksi tidak berbatasan dengan negara lain,  Indonesia  menetapkan  Batas  Wilayah  Yurisdiksinya secara  unilateral  berdasarkan  ketentuan  peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Hakekat Wawasan Nusantara

Hakikat Wawasan Nusantara

Hakikat wawasan nusantara adalah keutuhan nusantara, dalam pengertian : cara padang selalu utuh. Menyeluruh dalam lingkup nusantara demi kepentingan nasional hal tersebut berarti bahwa setiap warga bangsa dan aparatur secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan Negara Indonesia. Demikian juga produk yang dihasilkan oleh lembaga Negara harus dalam lingkungan dan demi kepentingan bangsa dan Negara Indonesia, tampa menghilangkan kepentingan lainnya, seperti kepentingan daerah, golongan dan orang per orang. Setiap bangsa mempunyai wawasan nasional yang merupakan visi bangsa yang bersangkutan menuju kemasa depan.

Kehidupan berbangsa dalam suatu Negara memerlukan suatu konsep cara pandangan atau wawasan nasional yang bertujuan untuk menjamin kelansungan hidup dan keutuhan bangsa dan wilaya serta jati diri bangsa itu. Istila wawasan berasal dari kata “wawas” yang berarti, pandangan, tinjauan, atau penglihatan inderawi, akar kata ini membantu kata, wawas yang berarti memandang, meninjau, atau melihat. Sedangkan kata “wawasan” berarti cara pandang cara tinjau atau cara melihat. Sedangkan istila nusantara berasal dari kata ‘NUSA” yang berarti pulau-pulau dan “antara” berarti di apit di antara dua hal. Istilah nusantara di pakai untuk menggambarkan kesatuaan wilayah perairan dan gagasan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara samudra pasifik dan samudra Indonesia serta di antara benua Asia dan Australia. Hakikat wawasan nusantara mempunyai arti cara pandang tentang lingkungannya berdasarkan pancasila dan UUD 1945 serta dengan geografi wilayah nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan cita-cita nasionalnya. 

Dengan demikian hakikat wawasan nusantara berperan untuk membimbing, bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan kehidupannya serta sebagai rambu-rambu dalam mencapai perjuangan mengisi kemerdekaannya. Wawasan nusantara sebagai cara pandangan. Juga mengajarkan bagai mana pentingnya. Membina persatuan dan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan bangsa dan Negara dalam mencapai tujuan cita-citanya.